Komisi I DPRD Kota Padang Panjang tinjau perkembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Sungai Andok dalam kunjungan Lapangan, Senin (24/10).
Rombongan terdiri dari Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, SE., Komisi I yang diketuai Mahdelmi, S.Sos, Wakil Drs. Aditiawarman, Sekretaris H. Yandra Yane, SE., Anggota: Riza Aditya Nugraha, SH., Micko Kirstie, S. Psi., dan Drs. Nasrul Efendi, serta jajaran Dinas PUPR.

IPLT ini sudah dibangun sejak Tahun 2009, yang mana IPLT merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja dengan upaya untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan.
Dalam kesempatan ini, rombongan kunjungan lapangan melihat langsung kondisi IPLT yang sudah tidak terpelihara dengan baik.

Wakil Ketua Yulius Kaisar sangat menyayangkan kondisi tersebut. “Limbah dapat menimbulkan pencemaran yang merugikan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan limbah agar dampak negatif dari limbah tersebut dapat dikurangi” ungkap yulius.

Untuk menunjang fungsi IPLT ini, perlu pemeliharaan lebih lanjut mengingat aset ini merupakan hibah dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Umum dan Permukiman Rakyat (Kementrian PUPR), untuk Pemko.
“Jika aset sudah dialihkan dari Pusat ke Pemko, maka Pemko harus memelihara dengan merawat dengan baik, jika kepemilikan aset ini jelas, kami DPRD siap mendukung, dan siap membahas dengan Badan Anggaran DPRD” tegas Riza Aditya Nugraha yang merupakan anggota Banggar tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Mahdelmi. “Harusnya sudah dilakukan inventarisasi, aset pemko yang sudah tercatat dan tidak tercatat dan merupakan tanggung jawab Pemko untuk mengelola aset ini” ujar Mahdelmi.
Kondisi saat ini, IPLT memiliki 3 kolam pengolahan yang bisa menampung limbah sekitar 25 m3 perhari. Namun saat ini terkendala pada selang atau pipa yang sudah tidak berfungsi dan ada beberapa komponen yang rusak.
Kunjungan lapangan dilanjutkan ke Pasar Pusat Padang Panjang, terkait pedestrian Pasar.

Sebelumnya, Empat proyek di Pasar Padang Panjang berakhir dengan pemutusan kontrak. Keempat proyek itu adalah pengerjaan pedestrian, pekerjaan tangga di Blok C, pemasangan keramik di los ikan dan daging, serta proyek tourism information yang terletak di depan gedung pasar. Semua proyek yang putus kontrak itu dikerjakan oleh pemenang tender yang penawarannya terjun bebas dari nilai kontrak pagu dana.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Andri, menjelaskan untuk pembangunan lanjutan sudah ada pemenang tender tapi masih ada perkara menunggu jaminan uang muka dan jaminna pelaksanaan pekerjaan dari pihak penyedia.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Imbral menyampaikan bahwa penyelesaian pekerjaan ini perlu dipercepat mengingat Tahun Anggaran 2022 akan segera berakhir. “Kita harus menghormati proses hukum, biarkan proses hukum tersebut berjalan, pemenang tender harus memulai proses pengerjaan, apapun yang bisa.” Tegas Imbral.
Selain itu, dikatakan Imbral, untuk memastikan kondisi pekerjaan dari titik nol dan melengkapi dokumentasi agar tidak ada permasalahan hukum dikemudian harinya.