7 buah Ranperda Tahun 2020 disetujui Fraksi DPRD dengan beberapa catatan

7 buah Ranperda Tahun 2020 disetujui Fraksi DPRD dengan beberapa catatan.
Padang Panjang, – Berdasarkan Pasal 9 Peraturan DPRD Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, pada hari Senin, 28 Desember 2020 telah dilaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus I dan II dalam rangka Pembahasan terhadap 7 (tujuh) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, telah dilaksanakan Rapat Internal DPRD Kota Padang Panjang dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 oleh Panitia Khusus I dan II.
Selanjutnya, setelah melalui tahapan tersebut maka DPRD menggelar Rapat paripurna DPRD Kota Padang Panjang dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Padang Panjang terhadap 7 (tujuh) buah Ranperda Kota Padang Panjang, pengambilan keputusan dan penandatanganan persetujuan bersama terhadap 7 (tujuh) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2020, Rabu (30/12).
Penyampaian pendapat akhir Fraksi DPRD kota padang panjang terhadap 7 (tujuh) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2020, dibacakan oleh perwakilan fraksi, yaitu:
Fraksi Golkar dibacakan oleh Mahdelmi S. Sos
Fraksi Gerindra PKS dibacakan oleh Idris
Fraksi PAN dibacakan oleh Erizal, S.H
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa dibacakan oleh Herman
Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya dibacakan oleh Micko Kirstie, S. Psi.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam penyampaian pendapat akhir tersebut diantaranya Komitmen Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat yang lahannya ditetapkan sebagai LP2B harus menjadi perioritas utama dan harus benar-benar direalisasikan seperti keringanan PBB, Bantuan bibit, peralatan ataupun pelatihan, aturan yang jelas dalam proses rekrutmen Tenaga Pendidikan, dukungan anggaran terhadap lembaga adat dari APBD Kota Padang Panjang , tarif air minum setiap tahunnya agar tidak memberatkan masyarakat, bantuan-bantuan yang yang akan di berikan kepada peserta anak didik supaya cepat di diterbitkan Perwako paling lambat 3 bulan setelah di sahkan, serta memperhatikan dan menghidupkan kembali Industri kapur, Kulit dan tekstil.
Usai penyampaian tersebut, Rapat dilanjutkan dengan pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Padang Panjang tentang persetujuan terhadap 7 (tujuh) buah ranperda kota padang panjang Tahun 2020, oleh Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang, Zulkifli,S.H., dan persetujuan anggota DPRD Kota Padang Panjang terhadap 7 Ranperda tersebut.
Dari hasil pembahasan bersama terhadap 7 (tujuh) buah rancangan peraturan daerah kota padang panjang tahun 2020 sebagai berikut:
1. Ranperda tentang ketentraman dan
ketertiban umum;
2. Ranperda tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
3. Ranperda tentang rencana pembangunan industri kota padang panjang tahun 2020-2040;
4. Ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kota padang panjang tahun 2020-2025;
5. Ranperda tentang Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
6. Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan;
7. Ranperda tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau di Kota Padang Panjang,
DPRD setuju dengan beberapa catatan untuk ditetapkan menjadi Perda serta diteruskan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan evaluasi.
Namun dari 7 Ranperda tersebut, Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya hanya dapat menerima 4 buah Ranperda, sedangkan 3 buah Ranperda lainnya perlu disempurnakan dan dibahas pada masa persidangan berikutnya.
Rangkaian Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan dan penyerahan secara resmi Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan DPRD Kota Padang Panjang terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020, oleh Pimpinan Rapat kepada Walikota Padang Panjang.
“Dari beberapa tahap pembahasan tersebut, baik
pada Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan rapat-
rapat Kerja Pansus DPRD nampaknya kita sepakat
dimana terhadap materi dari 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih ada
yang perlu disempurnakan sesuai dengan hasil rapat
kerja antara Pansus DPRD dengan Pemerintah” Ungkap Walikota dalam sambutannya diakhir Rapat Paripurna.
Fraksi Fraksi DPRD berharap, nantinya setelah peraturan ini ditetapkan, pemerintah daerah benar benar menjalankan amanat dari Perda ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padang Panjang. (HmsDPRD)