Walikota tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2020

Menanggapi pertanyaan dalam Pemandangan Umum 5 Fraksi DPRD Kota Padang Panjang terhadap Nota Keuangan Walikota tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020, Walikota H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyampaikan Nota Jawaban dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (24/09). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah, A.Md didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, SE.
Perihal penurunan Pendapatan Daerah, Walikota menyampaikan bahwa hal ini terjadi karena kondisi ekonomi makro yang terdampak karena pandemi Covid-19. Terhadap pelaku usaha Walikota memberi dukungan mengeluarkan kebijakan dengan memberikan stimulus berupa pembebasan pajak daerah selama 4 bulan dari April s/d Juli 2020. Penambahan belanja yang diusulkan dalam perubahan APBD TA 2020 ini sebagian besar adalah dalam rangka menangani dampak Pandemi Covid pada masyarakat termasuk Dana Insentif Daerah sebesar 15,7 Milyar.
Untuk pembenahan Pasar Pusat Padang telah dialokasikan dana sebesar 2,6 milyar rupiah untuk peningkatan sarana dan prasarana Pasar yang dananya bersumber dari DID tambahan seperti pengadaan genset dan blower, pengadaan kanopi blok B los daging, perlengkapan prasarana kios buah serta pengadaan tenda kuliner beserta kursi dan mejanya. Selain itu, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan sebagai stimulus terhadap pedagang pasar pusat, yaitu menurunkan tarif sewa pasar sebesar 20-50% untuk meringankan beban pedagang, memberikan keringanan sewa pasar sebesar 75% selama tiga bulan mulai bulan Maret s/d Mei 2020 hal ini tentu mempengaruhi target penerimaan dari pemanfaatan pasar pusat.
Beberapa pertanyaan Fraksi terkait Proses pembebasan lahan Sport Center, Walikota menjelaskan bahwa hal tersebut telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tim Persiapan Pengadaan Tanah telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Pembangunan Sport Centre ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana disepakati bersama dalam KUA dan PPAS tahun 2021.
Sedangkan untuk pembangunan Islamic Center sudah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, keseriusan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari progres pembangunan yang telah terlaksana setiap tahun. Khusus pada APBD Tahun 2020 ini telah dialokasikan anggaran untuk operasional di Bagian Kesra seperti biaya operasional harian, kebersihan dan operasional badan pengelola Islamic Center, serta dialokasikan juga anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Islamic Centre pada Dinas Pekerjaan Umum.
Pada tahun ini akan dilanjutkan penyelesaian basement untuk lokasi perkantoran organisasi keagamaan dan pembenahan lokasi parkir. Tahun 2021 akan dilakukan Review Disain secara keseluruhan kerjasama dengan Kementerian Agama dengan membangun MAPK dimana tahun ini telah dilaksanakan melalui APBN. Saat ini Pemerintah sedang berupaya mendapatkan anggaran untuk penyelesaian pembangunan kawasan Islamic Centre melalui pemerintah pusat (Kementerian PUPR) dengan mengajukan proposal pembangunan untuk penyelesaian landscape secara keseluruhan, masjid dan convention hall serta proposal ke Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk penyelesaian lantai basement, selasar, plaza yang dilengkapi dengan air mancur, plavon, lampu jalan dan parkir.
Perihal penyaluran dana bansos, pemerintah telah melalui tahapan evaluasi dan verifikasi yang melibatkan RT dan PSM yang kemudian disinkronkan dengan data DTKS dan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga yang menerima adalah yang betul-betul terdampak COVID-19.
Mengenai jumlah anggaran yang direfocusing dalam rangka penanganan COVID-19 adalah sebesar 42,8 milyar rupiah. Dari anggaran yang telah disediakan pada Belanja Tidak Terduga hasil refocusing anggaran yang dipersiapkan untuk penanganan Covid-19 telah digunakan sebanyak 18,9 milyar rupiah untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial ( Untuk bidang kesehatan sebesar 8,3 milyar rupiah dan Untuk jaring pengaman sosial sebesar 10,6 milyar rupiah).
Di Bidang Pendidikan untuk mengatasi masalah pembelian paket data dalam pelaksanaan pembelajaran daring, pada saat ini sedang dilakukan pendataan Nomor HP siswa untuk bantuan paket data dari Pemerintah Pusat dan telah dibuka akses pemakaian WiFi di setiap kelurahan. “Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 kita juga telah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan WiFi di semua masjid, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk pembelajaran daring.” tambah Walikota.
Kegiatan yang bersifat mendesak dan urgen terkait pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, yaitu:
1. Pembenahan Sarana prasarana pasar dalam rangka pencapaian target pasar ber-SNI (dilaksanakan oleh Dinas Perdagkop UKM)
2. Pengadaan tanah sport center dalam rangka pembangunan sport center (dilaksanakan oleh Dinas Porapar)
3. Rumah wirausaha (dilaksanakan oleh Dinas Perdagkop UKM)
4. Pengembangan Koperasi syariah (dilaksanakan oleh Dinas Perdagkop UKM)
5. PSC 119 (dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan)
6. Dokter warga (dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan)
7. Rumah Healing (dilaksanakan oleh Dinas Sosial P2KB P3A)
8. Kota Sayang Lansia dan Disabilitas (dilaksanakan oleh Dinas Sosial P2KB P3A)
9. Beasiswa bagi masyarakat miskin dan berprestasi (dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
10. Smart Teacher (dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
“Kita telah mengalokasikan belanja yang cukup besar untuk penanggulangan Covid-19 ini, semoga segala daya dan upaya kita bersama dapat membuahkan hasil dan pandemi ini dapat segera berakhir.” harap Walikota.
Turut hadir Wakil Walikota Drs. Asrul, Forkopimda, Pejabat Pemko, serta undangan lainnya.