Rapat kerja, Komisi III bahas Belajar Tatap Muka hingga vaksin

Rapat kerja, Komisi III bahas Belajar Tatap Muka hingga vaksin.
Menindaklanjuti kunjungan lapangan beberapa waktu lalu ke sekolah sekolah yang memulai proses Pembelajaran Tatap Muka, (PTM) Komisi III melakukan pembahasan lebih lanjut melalui hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan, Senin (18/01).
Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi III Yudha Prasetia, Wakil Drs. Aditiawarman, Sekretaris Erizal, SH serta Anggota Idris, Drs. Nasrul Efendi dan Yovan Fadayan Remindo, S. I. Kom, Asisten II Iriansyah Tanjung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. M. Ali Tabrani, M. Pd, Kepala Dinas Kesehatan Nuryanuar A. Pt. M.Kes. MMR, serta undangan lainnya.
Hearing ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan di lapangan serta aspirasi masyarakat terkait PTM, tenaga pendidik honorer, hingga pemberian vaksin. Namun Komisi III sangat menyayangkan Walikota yang berhalangan hadir dalam hearing kali ini. “Kita menginginkan walikota hadir untuk mendengarkan dan mengetahui situasi di lapangan ketika kunjungan lapangan ke sekolah sekolah beberapa waktu lalu dan menegaskan prosedur swab bagi tenaga pendidik sebelum proses PTM” Ungkap yovan. Dengan hal senada Erizal menjelaskan, hearing ini bisa menjawab pertanyaan dan keluhan dari masyarakat.
Terhitung sejak 11 Januari beberapa sekolah sudah melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka dan mulai hari ini sudah semua sekolah melanjutkannya. Sejauh ini sudah semua guru melakukan Swab test. Bagi guru yang dinyatakan positif, tidak hadir ke sekolah dan melakukan isolasi mandiri.
Tidak hanya fokus pada penerapan Protokol kesehatan di sekolah, kelayakan sarana dan fasilitas sekolah menjadi hal yang tidak kalah penting. “Di SMPN 6 perlu diperhatikan pembangunan asrama, ruang guru dan fasilitas lainnya” Ungkap Idris. Selain itu suasana sekolah juga mendukung nyamannya belajar mengajar, “Selain TK Pembina yang perlu pengembangan lagi, SMPN 3 dan SD 11 yang bangunannya masih dalam satu lokasi sebaiknya dipisah. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama” Tambah Yudha.
Selanjutnya, Komisi III juga meminta Pemerintah daerah melakukan percepatan proses pendaftaran P3K untuk tenaga pendidik honorer.
Terkait pemberian vaksin, diperlukan informasi yang jelas kepada masyarakat termasuk sanksi bagi yang tidak bersedia divaksin. Namun hingga saat ini belum ada kebijakan teknis mengenai sanksi tersebut.
“Belum ada regulasi bahwa setiap orang wajib divaksin” Jelas Kadis Kesehatan, Nuryanuar.
Sejauh ini pemberian vaksin masih menunggu keputusan dari pusat dan telah disiapkan tenaga medis yang sudah terlatih untuk pemberian vaksin tahap awal kepada sekitar 763 tenaga kesehatan. (Humas DPRD)