Badan Anggaran DPRD Lakukan Rapat kerja dengan Walikota dan TAPD

Banggar lakukan Rapat kerja dengan Walikota dan TAPD
Padang Panjang, – Badan Anggaran DPRD Kota Padang Panjang gelar Rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin, (23/11) di ruang rapat Komisi DPRD setempat.
Dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah, A.Md, dan dihadiri oleh Walikota Fadly Amran BBA. Datuak Paduko Malano, Wakil ketua DPRD Yulius Kaisar dan imbral, S.E., Anggota Banggar Zulfikri, S.E., Riza Aditya Nugraha, S.H., Hendra Saputra, S.H., Drs l. Nasrul Efendi, serta TAPD yang diketuai oleh Sonny Budaya Putra AP. M.Si.
Rapat kerja membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021. Ada beberapa poin yang dibahas pada rapat kerja tersebut diantaranya, Pada APBD 2021 tidak mengenal lagi Belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja daerah sekarang dibagi kepada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan belanja trasfer. Untuk SKPD selain BPKD hanya menggunakan belanja Operasi dan belanja modal.
Sedangkan Hibah / bansos berupa barang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
Belanja Hibah yang tercantum dalam RAPBD yang diajukan sebesar 13,7 milyar adalah termasuk belanja BOS yang akan disalurkan secara langsung dari Pemerintah Provinsi ke masing-masing sekolah.
“Saat ini terjadi penurunan alokasi dana transfer umum dari jumlah yang diproyeksikan dalam KUA 2021, sehingga dalam RAPBD yang diajukan kepada DPRD terdapat penyesuaian penerimaan.” Jelas Walikota.
Penurunan alokasi Dana Transfer Umum terjadi pada DAU sebanyak Rp. 34,6 milyar. Bersamaan dengan itu pada kelompok DID terjadi kenaikan sebanyak Rp.9,79 milyar.
Dari perkembangan kedua kelompok pendapatan tersebut terdapat selisih kurang sebanyak Rp. 24,8 milyar.
Masih terdapat beberapa kegiatan prioritas yang direncanakan pada TA 2021 yang penganggarannya masih belum memadai pada RAPBD yang diajukan, diantaranya :
Penyelenggaraan MTQ, Untuk penyelenggaraan sebagai tuan rumah, dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pemko telah mengajukan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar 10 milyar yang belum dimasukan ke dalam RAPBD.
Kemudian untuk pembangunan Pedestrian Pasar Pusat sesuai dengan perencanaan awal pada KUA-PPAS, untuk pembangunan Pedestrian Pasar Pasat dibutuhkan anggaran sebesar 11,7milyar sehingga dibutuhkan penambahan anggaran sebesar 2,1 milyar.
Pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan DAK Fisik, DAK yang ditransfer oleh kementerian keuangan dapat dipergunakan untuk penunjang kegiatan fisik sebesar 5% dari alokasi.
Dalam prakteknya, untuk pelaksanaan kegiatan dibutuhkan lebih dari 5% dari nilai kegiatan untuk kegiatan penunjang, seperti konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, dan belanja pendukung lainnya.
Anggaran rutin pada sekretariat daerah kota masih terdapat kekurangan dari kebutuhan minimal.
Anggaran belanja tidak terduga baru dialokasikan anggarannya sebesar 2 milyar rupiah. Berkaca dari penggunaan BTT ditahun 2020 ini dan melihat perkembangan penyebaran COVID-19, diperlukan penambahan BTT sebesar 1 milyar.
“Demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat, kami, DPRD mendorong Pemda untuk memanfaatkan secara optimal pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital dengan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat” tegas Mardiansyah.
Dari rangkaian rapat kerja yang sudah dilakukan selama beberapa hari lalu, maka dapat disimpulkan, total kebutuhan anggaran prioritas di tahun 2021 masih perlu penambahan. (Hmsdprd)