Bahas obat batuk berbahaya hingga peningkatan pelayanan kesehatan, Komisi III hadirkan Dinkes dan RSUD

Komisi III DPRD Kota Padang Panjang lakukan Rapat kerja dengan Direktur RSUD dan Dinas Kesehatan, Senin (24/10) di ruang rapat DPRD setempat.

Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan masukan demi kelancaran pelayanan di RSUD Kota Padang Panjang dengan menghadirkan Direktur RSUD yang baru menjabat. Selain itu terkait isu beredarnya obat yang diketahui berbahan berbahaya, Komisi III juga menghadirkan Dinas Kesehatan untuk tindak lanjut terkait isu tersebut.

Hadir dalam Rapat kerja, Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md, Komisi III, diantaranya Ketua Idris, S.Pdi., wakil Hukemri, Sekretaris Herman, Anggota Yudha Prasetia, Kiki Anugerah Dia, SE., Dr. Novi Hendri, SE., M.Si., dan Hendra Saputra, SH. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, SH., M.M., RSUD, Dinas Kesehatan, dan BKPSSM beserta jajaran.

Dengan dilantiknya Direktur RSUD Lismawati, R.M., Biomed, Sp., PA. pada 11 Oktober lalu, Komisi III berharap pelayanan serta pengelolaan RSUD bisa lebih ditingkatkan. Dalam rapat kerja dibahas upaya upaya peningkatan pelayanan serta pengelolaan RSUD sangat diperlukan demi kesejahteraan kesehatan masyarakat dan management pegawai di lingkungan RSUD itu sendiri.

Baru baru ini, pelayanan ditingkatkan melalui pembangunan ruang NICU untuk perawatan insentif terhadap pasien anak anak. Ketua DPRD Mardiansyah meminta Direktur baru bisa mengawasi pembangunan tersebut.
“Kami meminta Direktur, untuk mengontrol pembangunan NICU sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya.” Ujar Mardiansyah.

Disamping itu, dikatakan Mardiansyah, mengingat kasus DBD di Padang Panjang semakin meningkat, diminta melalui Dinas terkait untuk melakukan foging di beberapa spot termasuk di pasar Padang Panjang.

Dalam Rapat kerja kali ini RSUD juga diminta melakukan inovasi baru terhadap struktur di RSUD.
Hal tersebut disampaikan ketua Komisi III Idris untuk merekrut dokter kandungan wanita. Senada dengan Idris, Anggota Komisi III yudha juga meminta Direktur untuk merekrut spesialis kanker di RSUD.

Direktur harus mencari inovasi terbaru supaya minat masyarakat untuk berkunjung meningkat. Hal itu disampaikan oleh Novi Hendri saat rapat.
“Pelayanan bisa ditingkatkan dengan meningkatkan komunikasi dengan seluruh jajaran. Kami berharap status Paripurna bisa dipertahankan saat akreditasi Tahun 2023 ini” tambah Novi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III hukemri meminta meningkatkan pelayanan RSUD dan memaksimalkan anggaran yang sudah di anggarkan. “jika pelayanan bagus maka akan bermuara pada peningkatan PAD Kota Padang Panjang” tambahnya. Upaya peningkatan PAD juga dibahas oleh Herman, Anggota Komisi III melalui pengoptimalan pendapatan parkiran RSUD.

Komisi III juga menyorot masalah kedisiplinan jajaran dI RSUD. Hendra Saputra, menyampaikan tantangan tersebut. “Kami menantang direktur menegakan kedisiplinan terhadap dokter spesialis PNS dan jajaran sesuai dengan SOP sehingga pelayanan RSUD akan maksimal. Kami minta Direktur memperhatikan ketimpangan pendapatan antara pegawai RSUD dengan mempertimbangkan resiko pekerjaan dari sisi kemanusiaan dengan meninjau ulang gaji PTT”, harap Hendra.

Selain itu Hendra juga meminta BKPSDM berkolaborasi dgn Dinas Kesehatan untuk menegakan disiplin.
Dilanjutkan oleh Anggota Komisi III Kiki Anugerah Dia, agar meningkatkan pengelolaan RSUD untuk menjadi lebih baik.

“Kami meminta melalui Dinas terkait, untuk mencarikan solusi dan berdiskusi dengan Pemko dalam masalah formasi PPPK untuk PTT RSUD serta mencarikan solusi untuk pelaku UMKM di ruang lingkup RSUD”, tambahnya.

Komisi III juga mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan terkait dengan obat sirup yang berbahan berbahaya dengan upaya terjun langsung kemasyarakat untuk memberikan edukasi serta sosialisasi mengenai bahaya obat sirup tersebut.
Saran Komisi III, agar Dinkes memberitahukan kepada masyarakat terkait apa saja obat yg berbahaya melalui pemberitahuan berupa infografis dan dipublikasikan melalui pamflet atau brosur ditempat umum dan tempat keramaian yang mudah dijangkau masyarakat.