DPRD Berikan 127 Rekomendasi Terhadap LPKJ Walikota Padang Panjang Tahun Angggaran 2019

DPRD Berikan 127 Rekomendasi Terhadap LPKJ Walikota Padang Panjang Tahun Angggaran 2019
Menindak lanjuti Penyampaian Nota Penjelasan Walikota
Padang Panjang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (2/6). DPRD Kota Padangpanjang melalui Komisi I, II dan III telah melakukan pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, sehingga pada Rapat Paripurna hari ini Selasa, 02 Juni 2020 DPRD Kota Padang Panjang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang Akhir Tahun Anggaran 2019.
Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, A.Md dan dihadiri oleh Walikota Padang Panjang Fadhly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota Asrul, Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, SE, Anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Mardiansyah menyampaikan, berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, DPRD telah mempelajari, meneliti dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 terealisir dan tidak bertentangan dengan Program yang telah dicanangkan serta mengkaji sejauh mana program tersebut bisa memberikan manfaat, efesiensi dan efektifitasnya terhadap pencapaian sasaran pembanguan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“DPRD juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk keempat kalinya secara berturut turut, meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas usaha yang telah dilakukan oleh PDAM dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” kata Mardiansyah.
Disampaikan Mardiansyah, dari hasil kajian rekomendasi tersebut diantaranya, DPRD meminta upaya pembinaan oleh BKPSDM dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, demi peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara(ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kota Padang Panjang lebih optimal.
Selain itu, dari beberapa kegiatan di BAPPEDA, khusus kegiatan SATIMISAKE yang diharapkan untuk pembangunan fisik dan peningkatan ekonomi masyarakat, DPRD menegaskan agar program tersebut harus dilaksanakan lebih optimal lagi sehingga tujuan RPJMD tercapai serta dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
“Dari 127 rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan akan kami tindak lanjuti dan sekaligus menjadi acuan,” sebut Mardiansyah.
Dalam konteks pembahasan LKPJ Walikota Padang Panjang Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, DPRD melakukan pembahasan berdasarkan Fungsi pengawasan dan bukan menitikberatkan pada nilai-nilai angka semata, namun merupakan evaluasi tahap akhir dan menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun Anggaran guna mengetahui apakah kinerjanya telah sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang termuat dalam Renstra OPD.
Di akhir sambutannya Ketua DPRD Mardiansyah menegaskan, rekomendasi ini untuk dapat ditindaklanjuti dan akan dilaksanakan evaluasi secara berkala agar dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepannya.
Rekomendasi itu disampaikan saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah, A.Md, Selasa, (2/6) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Padangpanjang, dibacakan secara bergiliran oleh Ketua Komisi I DPRD Hukemri dan Ketua Komisi II Micko Kristie, S. Psi.
Walikota Padangpanjang Fadly Amran menyampaikan, rekomendasi dari DPRD Kota Padangpanjang akan menjadi pertimbangan memaksimalkan kinerja pemerintahan yang dia pimpin bersama Wakil Walikota Asrul.
“Ini merupakan input yang sangat luar biasa, ada sekitar 127 poin. Ini tentu menjadi pertimbangan untuk program-program dimasa yang akan datang ,” ungkap Walikota Fadly Amran.
Dikatakan, dalam situasi Covid-19 ini pihaknya akan sangat memikirkan kebijakan yang menyelamatkan masyarakat dari dampak Virus Korona itu.
Kemudian, Penekanan terkait program Satu Miliar Satu Kelurahan (Satimisake) yang disampaikan oleh DPRD, Kata Wako Fadly, akan dievaluasi. ” Optimalisasi Satimisake akan kita evaluasi,” ungkap Wako.
DPRD dalam rekomendasinya juga meminta agar aktivitas Pasar Sayur Bukit Surungan dipindahkan ke Pasar Pusat Padang Panjang sampai permasalahan hukum antara investor dan pemerintah daerah diselesaikan. (rilis Humas DPRD)