DPRD Kota Padang Panjang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 Lima Fraksi Tolak Penetapan Perda Trantibum dan LP2B

DPRD Kota Padang Panjang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019
Lima Fraksi Tolak Penetapan Perda Trantibum dan LP2B
Setelah melewati pembahasan secara marathon, sejak diajukan Walikota Padangpanjang kepada DPRD setempat pada 17 Juni lalu, tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019, Ranperda Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Ranperda Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Senin (6/7), DPRD Padangpanjang menggelar Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Padangan Akhir Fraksi DPRD terhadap 3 Ranperda yang diajukan Pemerintah Kota Padangpanjang.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah,A.Md dihadiri Walikota Padagpanjang Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar, Wakil Ketua DPRD Imbral,SE, anggota DPRD, unsur Forkopinda, Kepala OPD dan tokoh masyarakat tersebut. Mendengarkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan terhadap 3 Ranperda yang dibacakan oleh Ketua Pansus II Aditiawarman.
Dalam penyampaiannya, Aditiawarman menyebutkan, penyampaian laporan hasil pembahasan DPRD Kota Padangpanjang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Angggaran 2019 dan 2 buah Ranperda ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan Dewan tentang capaian kinerja keuangan dan pelaksanaan APBD Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2019 serta proses pembahasan terhadap 2 buah Ranperda dengan tujuan agar dapat dipahami bersama atas keberhasilan dan kekurangannya yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Walikota dan segenap jajarannya pada masa yang akan datang.
“DPRD telah melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari hearing Pansus I dan Pansus II dengan kepala OPD, studi kooperatif dan pembahasan ditingkat lembaga dalam pembahasan tiga Ranperda tersebut,” kata Aditiawarman.
Sementara, terhadap Pandangan Akhir Fraksi DPRD yang dibacakan secara berturut-turut oleh Micko Kirstie, S.Psi dari Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya, Erizal dari Fraksi PAN, Idris Al Hafiz dari Fraksi Gerindra-PKS, Puji Hastuti,A.Md dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa dan Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom dari Fraksi Golkar. Seluruh fraksi dapat menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah serta menolak persetujuan Ranperda Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta diberi peluang untuk diusulkan Kembali pada masa persidangan selanjutnya.
Walikota PadangpanjangFadly Amran pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas keputusan DPRD Kota Padangpanjang tersebut.
“Kami berterima kasih atas disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Angaran 2019 oleh DPRD Kota Padangpanjang, ini sinergisitas yang luar biasa. Sementara, Trantibum dan LP2B dievaluasi, diberikan masukan dan saran sehingga perlu pembahasan selanjutnya, ini akan kita persiapkan,” kata Fadly.
Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah, A.Md mengatakan, disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 karena DPRD menilai terpenuhinya syarat kelengkapan data. “Data-data nya lengkap, telah melalui tahapan-tahapan hearing bersama OPD terkait,” ungkapnya.
Untuk Trantibum dan LP2B, kata Ketua DPRD Mardiansyah, OPD yang mengusulkan belum melengkapi apa yang diminta oleh Tim Pansus DPRD. Alhasil, karena tidak ada sampai tadi pagi, seluruh Fraksi belum bisa menerima untuk dijadikan Perda.
“Kita tetap buka peluang untuk tahapan persidangan berikutnya,” kata Mardiansyah yang ditutup dengan penandatangan Berita Acara Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.