DPRD terima aspirasi masyarakat terkait batas wilayah

Sejak beredarnya kabar kampung mereka masuk wilayah Tanah Datar, masyarakat menjadi resah.
Sesuai informasi ada kesepakatan kedua kepala Daerah, yaitu Walikota Padang Panjang dan Bupati Tanah Datar yang sudah menandatangani nota kesepakatan.
Akibatnya, 162 kepala keluarga (KK) di ekor lubuk terkesan terusik diantaranya RT 10 Sebanyak 53 KK, RT 11 sebanyak 50 KK, dan RT 13 sebanyak 59 KK. Masalah ini, sudah disampaikan secara tertulis kepada DPRD Kota Padang Panjang dan Pemprov Sumbar.
Secara resmi DPRD belum menerima bentuk kesepakatan antara Walikota Padang Panjang dan Bupati Tanah Datar tersebut.
Maka hari ini, DPRD menggelar rapat mendengarkan aspirasi dan pembahasan tentang permasalahan keresahan masyarakat terkait batas wilayah administratif Kota Padang Panjang, menghadirkan Camat Padang Panjang Timur, Lurah Ekor lubuk, Ketua KAN Gunuang,Ketua RT 10, 11, dan 13 Ekor lubuk dan tokoh masyarakat.
Niniak mamak dan tokoh masyarakat berpendapat selain mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, kearifan lokal akan rusak jika wilayah tersebut dipisahkan.
Untuk mempertahankan tapal batas wilayah, Tokoh masyarakat dan niniak mamak siap memfasilitasi apapun yang diperlukan untuk membuktikan bahwa Batu Tagak, Tanjuang, dan Gajah Tanang adalah nagari Gunuang.
Disampaikan dalam rapat, berdasarkan Permendagri No 141 Th 2017 terdapat pada ayat 2 terkait penegasan batas wilayah meliputi Undang-undang pembentukan daerah yaitu UU No 8 Th 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Maka dapat ditegaskan, wilayah nagari Gunuang dan Bukit Surungan termasuk wilayah Kota Padang Panjang. Untuk itu, DPRD siap berjuang bersama masyarakat, ini bukan hanya perjuangan Kanagarian gunuang saja tapi perjuangan kota padang panjang.
Diakhir rapat Ketua DPRD berkomitmen akan memfasilitasi masyarakat dan akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Walikota.
Sebelumnya saat bersilaturahim dan berdialog dengan masyarakat dari ketiga RT tersebut, Minggu (23/05) di gajah Tanang, masyarakat berharap agar kesepakatan itu bisa direvisi kembali sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), sehingga warga yang selama ini menjadi bagian dari Kota Padang Panjang tidak terancam dikeluarkan.
Demikian harapan masyarakat dalam dialog yang dihadiri Bapak Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, S.P dan Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah, A.Md sehingga kecemasan dan keresahan masyarakat bisa terobati, demi mendapatkan kejelasan dan kepastian nantinya.