Fraksi DPRD Kota Padang Panjang sampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang

Fraksi DPRD Kota Padang Panjang sampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2021 dan 3 buah Ranperda Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat DPRD, Selasa, (21/09).
Dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md, Pemandangan Umum Fraksi disampaikan secara berurutan dimulai dari
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa dibacakan oleh Herman
Fraksi Golkar dibacakan oleh Mahdelmi, S.Sos, Datuak. Maninjun
Fraksi Partai Amanat Nasional dibacakan oleh Zulfikri, SE
Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya dibacakan oleh Hendra Saputra
Fraksi Gerindra PKS dibacakan oleh Idris
Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terkait Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang tahun 2021, secara umum
DPRD menginginkan agar Pemerintah Daerah mengoptimalkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak hingga menata dan merevitalisasi asset yang ada.
Untuk target kinerja Pemerintah Daerah di tahun 2021, DPRD menilai mengalami penurunan dari target yang direncanakan awal APBD maka OPD diminta untuk membuat program yang betul-betul dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sedangkan Ranperda Tentang Cadangan Pangan, DPRD menyorot program-program apa saja yang dimiliki, yang kemudian bisa di terapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan cadangan pangan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mencadangkan pangan dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri di Kota Padang Panjang.
Untuk itu perlu dikaji secara mendalam perhitungan jumlah cadangan pangan, mekanisme penyimpanan bahan pangan proses distribusi, kerja sama pengelolaan, hingga mekanisme tata niaga bahan pangan sebagai konsep ketahanan pangan serta mengatur proses cadangan pangan untuk mengatasi kekurangan pangan.
Namun, Pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa rata-rata masyarakat petani di Kota Padang Panjang yang hanya mampu memproduksi jenis Premium, tentu tidak sejalan dengan kemampuan Bulog yang hanya menerima dan menyediakan beras dengan kualitas medium, yang nantinya dikhawatirkan Bulog harus mengambil beras dari daerah lain.
Dalam Pemandangan Umum Fraksi tersebut, kesiapan Pemerintah Daerah memang jadi hal utama dalam menegakkan Perda cadangan pangan ini. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan produksi oleh para petani dan bagaimana system atau pola produksi yang akan diterapkan, mulai dari system pembelian dari produsen petani sampai pada penyimpanan, serta pengolahan, alur distribusi jika terjadi krisis pangan karena DPRD melihat selama ini masih banyak kegiatan-kegiatan di dinas terkait yang masih belum jelas prospect dan arahnya kemana.
Selanjutnya, untuk Ranperda tentang Pembangunan Kepemudaan, DPRD meminta untuk melakukan uji publik untuk pengajuan Ranperda ini.
Pemerintah harus memastikan pemuda berada pada garda terdepan dalam pembangunan kota dengan membuka seluas-luasnya ruang gerak pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan.
Jadi, langkah- langkah apa yang telah dilakukan oleh OPD dalam membangkitkan semangat pemuda tersebut.
Oleh karena itu, DPRD menyarankan beberapa poin penting seperti Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana sebagai ruang ekspresi dan kreasi, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan kepemudaan tersebut.
Tidak kalah penting, arah orientasi kepemudaan dalam Ranperda ini serta out put yang diciptakan tentu harus sesuai dengan kondisi daerah ini.
DPRD berharap dengan adanya Perda Pembangunan Kepemudaan ini bisa menciptakan lapangan kerja baru dan munculnya influencer- influencer muda di kota Padang Panjang.
Terkait Ranperda Penyertaan modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, mengingat dalam periode 5 tahun terakhir Th 2020 merupakan imbal hasil terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, DPRD berharap pemerintah dapat mencapai porsi kepemilikan saham di Bank Nagari dengan nilai 2,80 % seperti pada tahun 2017.
Dengan adanya Ranperda penyertaan modal dapat memacu pertumbuhan dengan penyaluran kredit yang meringankan masyarakat dan tidak berbelit-belit.
DPRD meminta pemerintah daerah dan Bank pembangunan daerah berkolaborasi dalam pemanfaatan dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat dan harus benar-benar tepat sasaran.
Untuk pembahasan lebih lanjut, DPRD akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) terkait 3 buah Ranperda Tahun 2021 di atas. Selain itu Badan Anggaran juga akan membahas Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2021 bersama TAPD maupun OPD terkait.
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini juga dihadiri oleh Walikota Padang panjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota Drs Asrul, Wakil Ketua DPRD Imbral, SE, Anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Pers dan undangan lainnya.