Fraksi DPRD menyetujui Ranperda tentang APBD TA 2021 dengan beberapa catatan

5 Fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyetujui Ranperda APBD TA 2021 untuk dijadikan Perda dengan beberapa Catatan.
Padang panjang, Tahapan-tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Padang Panjang. Dimulai dari Penyampaian Nota Pengantar Oleh Walikota Padang Panjang Atas Rancangan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Kota Padang Panjang tahun 2021 dilanjutkan dengan Pembahasan Dan Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Padang Panjang atas KUA PPAS APBD Kota Padang Panjang Tahun 2021.
Selanjutnya Penyampaian Nota Keuangan atas Ranperda tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 oleh Walikota dilanjutkan dengan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi serta Jawaban Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD, pembahasan oleh Banggar dan TAPD dan diakhiri dengan Rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan Pendapat akhir Fraksi terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu tanggal 28 November 2020.
Rangkaian rapat paripurna kali ini diawali dengan penyampaian penetapan Propemperda Kota Padang Panjang tahun 2021 oleh Anggota Badan Pembentukan Perda Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom.
Selanjutnya, dengan mempedomani hasil dari rapat kerja Banggar DPRD dan TAPD dalam rangka pembahasan Rancangan APBD Kota Padang Panjang maka dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Puji Hastuti, A.Md memberikan beberapa pendapat dan catatan kepada Pemerintah Daerah antara lain: Kegiatan hendaknya direalisasikan sesuai jadwal dan dilaksanakan diawal tahun anggaran, dan berharap kepada seluruh OPD untuk dapat serius untuk memanfaatkan anggaran walaupun ada penambahan dan pengurangan.
Selain itu Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah pembangunan pasar Padang Panjang, untuk data angka kemiskinan atau angka keluarga prasejahtera dibutuhkan data pendukung yang akurat untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, serta pengadaan tanah untuk komplek Sport Center sangat menyita porsi APBD tahun anggaran 2020 dan 2021, diharapkan agar tanah tersebut dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.
Pendapat akhir Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Mahdelmi, S.Sos, yang memuat catatan penting atas beberapa kegiatan yang direncanakan oleh beberapa OPD diantaranya adalah:
Mengenai Basic Data Terpadu yang menjadi acuan dalam penetapan rumah tangga miskin perlu dilakukan evaluasi dengan serius , Fraksi Golongan Karya meminta kepada Pemerintah untuk membuat, menyusun dan mengkompilasi data potensi pendapatan daerah secara lengkap dan di-update setiap tahunnya. “Hal ini sangat penting dalam rangka mengukur efektifitas dan produktifitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di masa-masa yang akan datang”, tambah Mahdelmi.
“Berdasarkan pengamatan kami terhadap pasar sayur Bukit Surungan, sampai saat ini tidak adanya PAD yang masuk ke kas daerah, sementara biaya pemungutan sampah,pengangkutan sampah dari lokasi ke TPA, pengaturan lalu lintas menggunakan anggaran belanja kota Padang Panjang, maka kami minta kepada Pemerintah kota Padang Panjang untuk segera memindahkan pasar sayur Bukit surungan ke pasar pusat Padang Panjang”, jelas Hukemri dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi PAN.
Catatan penting lainnya yaitu tidak adanya pemotongan pada anggaran Pendidikan serta diminta kepada Pemerintah Daerah mendata aset daerah secepatnya dan terutama tanah dan menyelesaikan permasalahannya.
Untuk pendapat akhir Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya yang disampaikan oleh Drs. Aditiawarman, memberikan catatan untuk
membentuk Perusahaan Daerah ( Perusda ), dengan adanya Perusda potensi kekayaan daerah bisa lebih optimal untuk digarap, melengkapi sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, mengoptimalkan pelayanan di RSUD Kota Padang Panjang diharapkan pendapatan BLUD bisa meningkat serta menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa menjalin kerjasama dengan daerah yang mengelilingi Kota Padang Panjang.
Selanjutnya dalam Pendapat akhir Fraksi Gerindra PKS yang disampaikan oleh Riza Aditya Nugraha, S.H. menyarankan sebaiknya pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui media cetak, maupun media elektronik. tercapai pendapatan asli daerah yang maksimal melalui pajak dan retribusi tersebut.
“Dengan adanya pengurangan anggaran yang di keluarkan untuk APBD 2021, sebaiknya Pemerintah Daerah benar-benar cermat dan membuat program-program yang langsung menyentuh keseluruhan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga kehadiran Pemerintah kota padang panjang dapat di rasakan di tengah-tengah masyarakat kota padang panjang yang sama-sama kita cintai ini.” Ungkap Riza Aditya.
Dalam kondisi pandemi seperti saat sekarang ini Fraksi Gerindra PKS meminta kepada pemerintah daerah peka terhadap permasalahan yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan keputusan DPRD Kota Padang Panjang No. 12 Tahun 2020 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021, yang dibacakan oleh sekwan ZULKIFLI, S.H. Fraksi Fraksi DPRD dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021, untuk dijadikan Perda dengan beberapa catatan.
Rangkaian Rapat Paripurna ditutup dengan penandatangan berita acara persetujuan bersama Walikota Padang Panjang dan DPRD tentang Ranperda tentang APBD Kota Padang Panjang TA 2021. (Hmsdprd)