Fraksi DPRD sampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Walikota atas 3 buah Ranperda Kota Padang Panjang

Fraksi DPRD sampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Walikota atas 3 buah Ranperda Kota Padang Panjang.
Padang Panjang – Usai digelarnya Rapat Paripurna penyampaian Nota Walikota tentang 3 buah Ranperda Kota Padang Panjang kemarin, masing masing Fraksi DPRD menyampaikan Pemandangan Umum nya dalam rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 3 buah Ranperda Kota Padang Panjang, Hari ini 17 Juni 2020, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah, A.Md.
Pembacaan pemandangan umum yang pertama dibacakan oleh Dr. H. Novi Hendri, SE, M.Si dari Fraksi GOLKAR. Dalam uraian tersebut dijelaskan Untuk Ranperda Trantibum perlunya tidak lanjut persoalan yang berkaitan dengan tertib jalan/ trotoar di Kota Padang Panjang namun tidak tercakup dalam Perda lama dan bagaimana muatan Ranperda ini juga mengedepankan materi dalam mendukung konsep Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah. Fraksi Golkar menilai Ranperda LP2B masih prematur dan belum layak untuk di lanjutkan disebabkan belum rampungnya revisi Perda RTRW.
Selanjutnya Pemandangan umum Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Drs. Nasrul Efendi, mengharapkan Ranperda Trantibum bila sudah menjadi perda harus benar – benar ditegakkan dan mengikut sertakan peran aktif masyarakat Kota Padang Panjang Seperti FKPM. Sementara itu, terkait Ranperda LP2B, Fraksi Demokrat kebangkitan bangsa menegaskan untuk melindungi lahan pertanian yang ada dikota padang panjang.
Fraksi PAN dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Zulfikri, SH meminta penjelasan terkait lahan cadangan dan pengganti lahan pertanian pangan harus memenuhi persyaratan tidak berada pada kawasan hutan, kemudian dalam penetapan Perda LP2B ini harus sesuai dengan Perda RT/RW. Untuk Ranperda Trantibum Fraksi PAN menegaskan kesiapan SATPOL PP dalam sebagai pelaksana utama dalam upaya menciptakan ketentaman, ketertiban dan Perlindungan masyarakat.
Kesiapan SDM dalam menegakkan Perda Ketenteraman Dan Ketertiban Umum khususnya Satpol PP sebagai penegak Perda, juga menjadi pertanyaan bagi pemandangan umum Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya, yang disampaikan oleh Micko Kirstie, S.Psi. sekaligus sanksi apa saja yang tidak ada atas pelanggaran terhadap beberapa kewajiban/ larangan yang diamanatkan dalam Perda tersebut. Untuk Ranperda LP2B, ditegaskan dalam menetapkan 300,58 Hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam kondisi Kota Padang Panjang saat ini, proporsionalkah peruntukan lahan yang semakin sempit karena banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
Dalam Pemandangan umum Fraksi Gerindra PKS yang dibacakan oleh Riza Aditya Nugraha, SH, DPRD mendesak pemerintah Daerah untuk berkomitmen dalam menegakkan PERDA tersebut tidak hanya menjadi tumpukan buku Perda tanpa di aplikasikan langsung kelapangan. Gerindra PKS juga meminta Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian ahli fungsi lahan pertanian guna menjamin ketersedian lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan pengalihan lahan tersebut.
Untuk Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Fraksi DPRD menginginkan Pemerintah daerah lebih berInovasi mengoptimalkan potensi daerah untuk peningkatan PAD. Fraksi-Fraksi DPRD juga meminta penjelasan lebih lanjut tentang tidak optimalnya dalam pencapaian realisasi sumber pendapatan daerah dari sisi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Disamping itu, DPRD juga mengapresiasi pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan pemerintah kota padang panjang tahun anggaran 2019 oleh BPK RI.
Rangkaian Rapat Paripurna dilanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD atas 3 buah Ranperda Kota Padang Panjang yang diagendakan pada hari Kamis, 18 Juni 2020. Rapat Paripurna hari ini dihadiri oleh Walikota Padang Panjang, Fadhly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md, Wakil Ketua Yulius Kaisar dan Imbral, SE, anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, serta undangan lainnya.