Jawaban Walikota Padang Panjang atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Padang Panjang terhadap 3 (tiga) buah Ranperda Kota Padang Panjang

Padang Panjang, DPRD – Setelah mencermati tanggapan/pertanyaan, saran dan usul yang telah disampaikan oleh 5 (lima) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, Walikota Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyampaikan jawaban atau penjelasan.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang dan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemko serta undangan lainnya. Terkait Ranperda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Walikota menyampaikan bahwa niniak mamak dan KAN dapat kita libatkan dalam upaya pencegahan terjadinya penyakit masyarakat.
Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkomitmen untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sekaligus mengajak instansi vertikal untuk bersama-sama mendukung penuh penegakan peraturan daerah ini.
Mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam menegakkan Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini kedepan, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui Satpol-PP dan Damkar telah siap untuk melaksanakan Perda ini dan secara bertahap akan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil termasuk penyiapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Perda ini termasuk menyikapi persoalan tentang bangunan-bangunan yang menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku,
Sehubungan dengan Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Daerah sependapat dan berterimakasih atas dukungan terhadap pentingnya Ranperda ini yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Ranperda ini juga sudah disinkronkan dengan RDTR dan RTRW, dimana kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan ditetapkan sudah berada di kawasan budidaya pada Perda RTRW, sedangkan untuk peta kawasan sesuai yang tercantum dalam draf Ranperda ini, rencananya akan disampaikan pada rapat kerja dengan Pansus DPRD.
Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian secara terus menerus tanpa pengendalian yang terarah akan menyebabkan semakin berkurangnya luasan tanah untuk kegiatan pertanian, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan, maka Walikota sependapat dengan pandangan fraksi, sehingga dipandang perlu ditetapkannya Ranperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini menjadi Perda.
Menanggapi tanggapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, dari sisi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang kurang terealisasi disebabkan oleh tidak beroperasinya pemungutan retribusi pelayanan dimaksud selama beberapa bulan dikarenakan adanya proses penataan ulang prosedur dan pengawasan pemungutan untuk menghindari terjadinya pungutan retribusi yang tidak sesuai prosedur serta berkurangnya kunjungan masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang terdapat di BBI.
Sementara itu, berdasarkan data 5 tahun terakhir, besaran SILPA terus menurun dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan progres yang sangat baik dalam hal penganggaran maupun dalam pelaksanaan APBD.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Fraksi, tentunya hal ini menjadi harapan dan perhatian kita bersama agar dana yang telah dialokasikan pada APBD kedepannya dapat terserap secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.” jelas Walikota.