Komisi I DPRD hearing dengan Setdako terkait wacana perubahan SOTK

Komisi I DPRD hearing dengan Setdako terkait wacana perubahan SOTK
Padang Panjang,— Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi I DPRD Kota Padang Panjang laksanakan hearing dengan mitra kerjanya. Hearing kali ini dilaksanakan dengan Setdako Padang Panjang terkait wacana perubahan SOTK dan perubahan nomenklatur jabatan.
Rapat kerja digelar di Ruang Rapat VIP Balaikota Padang Panjang dihantarkan oleh Sekda Sonny Budaya Putra AP.M.Si, Senin (18/1). Hadir pada rapat kerja ini Ketua DPRD Kota Padang Mardiansyah, A.Md, Wakil Walikota Drs. Asrul, Ketua Komisi I Hukemri, Wakil Nasrullah Nukman, SH, Sekretaris Hendra Saputra, SH., dan Anggota Mahdelmi, S.Sos, dan Kiki Anugerah Dia,SE, Asisten III bidang Administrasi Umum, Kabag Organisasi dan undangan lainnya.
Dalam hantarannya Sonny menjelaskan tentang adanya beberapa SOTK yang akan dievaluasi terkait PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat. “Berdasarkan evaluasi terkait peraturan tersebut, ada beberapa SOTK yang akan dilakukan perubahan. Salah satunya adalah RSUD yang nantinya akan menjadi unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan” terangnya.
Selain itu, ada beberapa Dinas/Badan yang nantinya akan dipisah seperti Dinas Sosial PPKB PPA direncanakan dipisah menjadi 2, yakni Dinas Sosial dengan 2 bidang sedangkan Dinas PPKB PPA dengan 3 bidang yakni Bidang PPKB, Bidang PPA dan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat hal tersebut sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kep mendagri No. 050 0738 Th 2020.
Sedangkan BPBD Kesbangpol juga akan dipisah menjadi 2 yaitu BPBD dan Dinas/Badan Kesbangpol nantinya akan berdiri sendiri dengan dikepalai oleh esselon III a. Sementara itu pada Setdako Padang Panjang juga ada beberapa perubahan nomenklatur bagian yang disesuaikan dengan tupoksinya. Serta adanya peningkatan esselonering pada jabatan sekretaris camat dari esselon IV.a menjadi III.b, ini merupakan upaya untuk meningkatkan koordinasi Camat melalui Seretaris Camat dengan Lurah dan jajarannya.
“Kedepan kita akan melakukan kajian lebih lanjut dalam menindaklanjuti Permendagri tersebut serta melakukan pembahasan bersama dengan DPRD terkait perubahan-perubahan SOTK di Kota Padang Panjang, tentunya hal ini adalah upaya dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat Kota Padang Panjang” jelas Wakil Walikota, Asrul.
Dalam rapat tersebut, Komisi I berharap dengan adanya perubahan SOTK nantinya tentu akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Serta kajian yang nantinya akan dibahas bersama dengan DPRD harus jelas uraian tupoksi dari masing-masing OPD yang akan dilakukan perubahan SOTK nya. “DPRD dengan Pemko tentu harus intens dalam melakukan komunikasi terkait tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi untuk peningkatan pelayanan. Dengan adanya perubahan SOTK nantinya OPD bisa lebih fokus dalam pelaksanaan tugasnya, untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat kita“ harap Ketua DPRD, Mardiansyah.
Penyesuaian beberapa nomenklatur jabatan akan segera dilaksanakan dengan perubahan Perwako dan bagi pejabat yang terkait akan dilakukan pengukuhan jabatan. Sementara untuk perubahan SOTK akan ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam prolegda. (Humas DPRD)