Komisi I gelar Rapat Kerja mbahas aset Pemko

Komisi I gelar Rapat Kerja dengan Inspektorat membahas aset Pemko, Senin (24/10).
Padang Panjang, Dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md, didampingi Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar, serta Komisi I yang diketuai Mahdelmi, S.Sos, Wakil Drs. Aditiawarman, Sekretaris H. Yandra Yane, SE., Anggota: Riza Aditya Nugraha, SH. Rapat berlangsung di Ruang sidang DPRD menghadirkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Padang Panjang Ewa Soska, SH., Kepala BPKD, Dr. Winarno., SE., ME., Inspektur Dr. Syahril, SH, MH beserta jajaran.
Dalam pemabasan, Inspektorat dituntut membuat formula dan motivasi kepada OPD sehingga meminimalisir temuan yang terjadi kedepannya. Hal ini disampaikan Riza Aditya Nugraha sat rapat berlangsung. “Peran inspektorat sebenarnya bukan membenahi sebuah temuan melainkan menghilangkan temuan melalui sosialisasi ataupun pendampingan” ungkap Riza.
Senada dengan Riza, Yandra Yane meminta inovasi inspektorat berupa pengawasan, bimbingan sebagai upaya pencegahan temuan dikemudian hari.
Sementara itu, Ketua Komisi I Mahdelmi menyampaikan perlu personil yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. “jika kendalanya kurangnya personil auditor, maka kami mendukung untuk melakukan penambahan”, tambah Mahdelmi.
Menjawab hal tersebut, Inspektur Syahril menyampaikan upaya-upaya sudah dilakukan untuk mengatasi kelemahan pengawasan di masing masing OPD, dantaranya mengundang kepala OPD dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka memahami pentingnya pengendalian dan pengawasan dimulai dari kepada OPD, pelatihan juga sudah dilakukan dengan materi dari sisi administrasi. “dalam hal pendampingan, kita juga siap melayani konsultasi dari OPD” tambahnya.
Selain itu, dikatakan inpektur Syahril, dibutuhkan 45 orang auditor, yang diharapkan bisa memaksimalkan tugas, karena selama ini dengan keterbatasan jumlah personil, maka sulit untuk melakukan pengawasan.
komisi I juga meminta Inspektorat melakukan pendampingan terhadap proyek strategis yang sedang berjalan seperti Sport Centre dan pedestrian pasar.
Terkait masalah aset Pemko, Wakil Ketua Yulius Kaisar menyinggungpemeliharaan Instalasi Pengolahan LumpurTinja (IPLT).
“Kita melihat kondisi di lapangan sudah banyakyang rusak. kalau tidak tercatat maka tidakbisa dianggarkan. kami berharap inspektoratyang berperan sebagai pengawas internal pemerintah, bisa melakukan kordinasi terkaitpengadaan barang dan jasa. Inspektorat bisamelakukan Bimbingan teknis terkait pengadaanbarang dan jasa termasuk management resiko”jelas Yulius.
Masalah pedestrian, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan BPKP merekomendasikan untuk dilanjutkan sebelumproses peradilan selesai. Kejaksaanmenyarankan proses pengerjaan dilaksanakan setelah persidangan. Saat ini sudah ada dokumentasi fisik kondisi terakhir yang sudahdilaksanakan rekanan.
Ketua DPRD Mardiansyah menyampaikan, pembahasan anggaran, DPRD sudahmengingatkan untuk mencari regulasi yangjelas agar pengerjaan ini bisa dilanjutkan.”perlu komunikasi dengan berbagai pihakmengingat waktu tersisa 2 bulan. Kami berharap hal ini jangan menjadi bumerangbagi kita karena tujuan kita baik yaitu demi kemaslahatan masyarakat disamping itu,hak rekanan jangan dipersulit” tambah Mardiansyah.
Komisi I juga meminta aset yang sudah dibelipemko harus diinventarisasi, yang diberikan pusat seperti IPLT dan rusunawa, sehinggauntuk biaya pemeliharaan bisa dianggarkandengan memverifikasi kerusakannya.Disamping itu, Komisi I menegaskan Prioritas dan perhatian lebih dari PU dan Perkim terkait progres aset yang yang sudah tercatat.