Pansus II lakukan pembahasan dan penyempurnaan Ranperda dalam Rapat kerja dengan OPD terkait

Pansus II lakukan pembahasan dan penyempurnaan Ranperda dalam Rapat Kerja Dengan OPD terkait.
PADANG PANJANG, Panitia Khusus II DPRD Kota Padang Panjang mengadakan Rapat kerja dengan OPD terkait dalam rangka pembahasan Ranperda Kota Padang Panjang, Senin, 28 Desember 2020.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus II Erizal, SH di ruang rapat Komisi DPRD setempat. Beberapa Ranperda yang dibahas oleh Pansus II, sebelum nya sudah dibahas dalam rapat sebelum nya, namun masih ada penyempurnaan pada Ranperda tersebut diantaranya:
Untuk Ranperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, adanya penambahan ayat pada pasal 16 terkait keterlibatan DPRD
dalam uji kompetensi dan kelayakan Dewan Pengawas Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
Penegasan pasal 17 huruf i, menyebutkan bahwa Dewan Pengawas harus memenuhi syarat tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Untuk pemilihan atau seleksi, bukan hanya dikomunikasikan dengan DPRD, namun perlu adanya keterlibatan DPRD dalam uji kompetensi dan kelayakan Direksi Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
Untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pansus II menambahkan pada beberapa pasal diantaranya, Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya lembaga pendidikan al-qur’an yang berorientasi menghasilkan qori-qori’ah serta penghafal al-qur’an dan diprioritaskan kepada penduduk Kota Padang Panjang; Dalam rangka memperkuat kurikulum sesuai standar nasional, daerah mengembangkan muatan lokal tentang pendidikan lingkungan, pendidikan seni
budi pekerti dan budaya alam minangkabau; Mutasi pendidik dan Tenaga kependidikan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun pada satuan pendidikan atau atas pertimbangan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan; Penambahan ayat pada pasal 73 tentang branding program pendidikan Kota Padang Panjang “satu rumah satu sarjana” bagi keluarga kurang mampu yang berprestasi; dan pada Ketentuan penutup sesuai dengan pasal 81, tindak lanjut dari peraturan pelaksanaan Perda akan ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Perda tersebut diundangkan.
Dalam pembahasan terhadap Ranperda tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang Pansus II menegaskan adanya penjelasan dalam ketentuan umum tentang organisasi masyarakat kebudayaan; serta bagaimana dukungan anggaran terhadap lembaga adat dari APBD Kota Padang Panjang, apakah dalam bentuk hibah bansos atau program kegiatan OPD terkait.
Rapat ini akan dilanjutkan dengan Rapat kerja Gabungan Pansus yg diagendakan pada rapat selanjutnya. Turut hadir Asisten I, Kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan beserta jajaran, Kabag Perekonomian Setdako, dan Bidang Hukum Setdako.