Rapat Kerja Panitia Khusus 2 dengan PDAM

Pansus II DPRD bahas Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Padang Panjang,- Menindaklanjuti Jawaban Walikota Padang Panjang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang Panjang Tahun 2020, dimana dalam Rapat Paripurna Internal yang dilaksanakan pada tanggal 16/11 lampau telah ditetapkan mekanisme pembahasan melalui pembentukan Pansus.
Hari ini, Sabtu (21/11), Panitia Khusus II DPRD Kota Padang Panjang menggelar Rapat kerja dengan PDAM, terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
Rapat dibuka oleh Ketua Pansus II Erizal, S.H. turut hadir dalam rapat pembahasan ini Wakil Pansus Herman, Sekretaris Pansus Kiki Anugerah Dia, S.E dan anggota Pansus Hukemri. Sementara dari Pemerintah Daerah dihadiri oleh Assisten II, Kabag Perekonomian, Pjs. Direktur PDAM beserta jajaran.
Dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 12 ayat (2) Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan, sehingga perlu dilakukan perubahan dalam bentuk badan hukum perusahaan daerah. Peraturan Pemerintah dimaksud menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
Pembahasan pada rapat kerja kali ini antara lain menyikapi UU No.23 Tahun 2014 mengenai Sistem Pengangkatan Direksi, masa kerja serta jumlah direksi dalam rapat tersebut dibahas.
Dalam pembahasan ini sekretaris pansus II, Kiki Anugerah Dia, SE mengusulkan nama bagi perusahaan daerah ini. “ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, merupakan nama yang cocok dan menggambarkan tentang Kota yang kita cintai ini”usulnya.
Selain merubah nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, Substansi dari pengajuan Ranperda Perumda Air Minum Kota Padang Panjang ini adalah mengatur Organ dan Kepegawaian Perumda Air Minum Kota Padang Panjang sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Sementara itu, per November 2020 total modal dan aset PDAM Kota Padang Panjang lebih kurang Rp. 23.187.000.000,- , dimana hal ini nantinya akan dicantumkan dalam salah satu pasal dalam Ranperda ini.
Anggota Pansus II, Hukemri menyarankan dalam rancangan Perda ini yang tertuang dalam pasal 25, perlu ditambahkan mengenai persyaratan bagi Dewan Pengawas, yakni tidak boleh rangkap jabatan, dengan pertimbangan agar Dewan Pengawas tetap fokus dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas.
“Orang yang akan ditetapkan sebagai Dewan Pengawas ini nantinya hendaklah tidak rangkap jabatan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal” ujar Hukemri.
Disamping itu, pansus II menegaskan bahwa dengan dibentuknya Perda ini nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta pengaduan dari masyarakat pun dapat ditindaklanjuti sebagai mana mestinya.
Harapan Pansus II, peraturan peraturan dalam Perda ini agar dapat diberlakukan secepatnya, setelah Perda ini disahkan. Pendirian BUMD oleh Pemda Kota Padang Panjang, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Selain Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, Pansus II juga akan membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta Ranperda tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau. (hms.dprd)