Rapat kerja Panitia khusus I dengan OPD terkait pembahasan Ranperda Tahun 2020

Pansus I adakan Rapat kerja membahas Trantibum dan Lahan Pertanian dan Pangan berkelanjutan.
Padang Panjang, – Menindak lanjuti jawaban Walikota atas Pemandangan umum fraksi fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2021 dan 7 Ranperda Tahun 2020, DPRD Kota Padang panjang melakukan pembahasan lebih lanjut dalam Rapat kerja Panitia Khusus (pansus) DPRD dengan OPD terkait, Sabtu (21/11).
Pansus I yang diketuai oleh Dr. H. Novi Hendri, S.E., M.Si, membahas Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Ranperda tentang Penetapan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan.
Rapat kerja ini dihadiri oleh wakil pansus Puji Hastuti, A.Md., Sekretaris Drs. Aditiawarman, anggota Pansus Yudha Prasetia, Yovan Fadayan Remindo,S.I.Kom., Asisten pemerintahan dan kesra, Kabag Hukum Setdako, Satpol PP Damkar, serta Dinas Pangan dan Pertanian
Secara keseluruhan, Pansus I menilai Rancangan Perda tentang Trantibum masih mempunyai sedikit kekurangan.
Sekretaris Pansus I Aditiawarman meminta kekurangan yang tidak tercantum pada beberapa pasal di perda sebelumnya yaitu Perda No. 10 tahun 2010, seperti masalah sanksi yang jelas.
Selain itu, Ketua Pansus I Novi Hendri, meminta pembatasan waktu untuk hiburan masyarakat serta penyempurnaan draft juga perlu ditambahkan dalam Rancangan Perda Trantibum ini.
“Dalam penegakan Perda Trantibum ini nantinya memerlukan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka hal ini juga harus diperhatikan” ungkap sekretaris Pansus, Puji Hastuti. Hal tersebut mengingat tim PPNS yang masih sedikit dan perlu SDM yang memadai dalam upaya menertibkan pelanggaran yang terjadi.
Adapun sanksi yang akan dicantumkan dalam perda ini, anggota Pansus Yudha Prasetia meminta Dinas POLPP DAMKAR untuk berdiskusi terkait peran serta masyarakat dalam pemberian sanksi seperti denda dalam kasus asusila. “Sebaiknya, POL PP menjadi tempat diskusi masyarakat/ niniak mamak terkait sanksi ini” tambah Yudha.
Masukan dalam pembahasan rapat kerja ini akan diakomodir oleh OPD.
Harapan Pansus I, perbaikan tersebut sudah final, demi kesempurnaan Perda ini.
Untuk Perda Penetapan Lahan Pertanian dan Pangan berkelanjutan, Pemerintah sudah mengantongi hampir 95 % izin dari pemilik lahan. Saran Pansus sebelumnya sudah ditindak lanjuti seperti sosialisasi, surat persetujuan dari pemilik lahan, insentif, dan sanksi sesuai UU No. 41 tahun 2009.
Dalam Rancangan Perda penetapan LP2B ini, Pansus I meminta jika terjadi alih fungsi lahan, maka Pemerintah harus menyediakan lahan cadangan. “Sementara itu jika lahan yang sudah ditetapkan sebbagai lahan pertanian hendaknya punya nilai ekonomi bagi pemilik lahan, misalnya bisa menjadi konsep wisata dan memberikan keuntungan kepada pemilik lahan” jelas Ketua Pansus Novi Hendri.
Rapat kerja Pansus I ini akan dilanjutkan di hari berikutnya dengan pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan dan Ranperda tentang renacan induk pembangunan kepariwisataan dan pembangunan industri Tahun 2020-2040.
(HmsDprd)