Rapat kerja Panitia Khusus II bahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pansus I gelar Rapat kerja dengan dinas PORAPAR dan Perdakop UMKM.
Padang panjang, – Hari kedua Pansus I lakukan rapat kerja membahas Ranperda tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Padang Panjang tahun 2020-2025 dan Rencana tentang pembangunan industri tahun 2020-2040, Minggu (22/11).
Rapat kerja dibuka oleh Wakil Pansus I Puji Hastuti, A.Md., dan dihadiri Sekretaris Aditiawarman, Anggota Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom., Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bagian hukum, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perdagangan Koperasi UMKM beserta jajaran.
Pansus I menginginkan pariwisata di padang panjang lebih ditingkatkan lagi mengingat biaya yang sudah dikeluarkan tidak sedikit namun imbasnya masih minim untuk PAD.
Hingga saat ini beberapa Pariwisata di Padang panjang masih terkendala pada lokasi tanahnya yang merupakan tanah ulayat misalnya goa batu batirai dan air terjun 7 tingkat.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas pariwisata sedang melakukan pendekatan dengan pihak pihak terkait.
Namun, Yovan Fadayan Remindo,S.I.Kom. menilai saat ini belum tergambar masalah yang menjadi latar belakang Rancangan Perda ini. Dengan diajukannya Perda maka harus jelas arah pariwisata di Kota Padang Panjang.
Disebutkan, dalam Ranperda ini Pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Panjang yang akan dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Panjang (RIPPARKO), yang akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait di daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Selain desa wisata Kubu gadang, masih banyak destinasi wisata yang bisa kita kembangkan lagi” ungkap Puji Hastuti.
Untuk Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2020-2040, Tujuan dari Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun) adalah sebagai pedoman dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah; menata potensi sumber daya industri daerah; serta mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
“Melalui dinas koperindag, hendaknya ada perhatian khusus untuk UMKM di Kota Padang Panjang yang akhir akhir ini seperti mati suri” ungkap Aditiawarman.
Mengacu pada masalah tersebut, Pansus I menekankan agar dalam pembahasan ini OPD harus meningkatkan komunikasi dengan Komisi terkait yang membidangi sehingga DPRD dan Pemko bisa bersama sama menyelesaikan masalah yang ada.(HmsDprd)