Rapat kerja Panitia Khusus II bahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pansus II bahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya
Padang Panjang,- Pansus II gelar Rapat kerja dengan OPD terkait Minggu (22/11). Rapat kerja hari ini membahas Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan dan Ranperda tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang.
Dibuka oleh Ketua Pansus Erizal, S.H., rapat kerja juga dihadiri oleh Wakil Pansus II Herman, Sekretaris Kiki Anugerah Dia,S.E., Anggota Pansus Drs., Hendra Saputra, S.H., Drs. Nasrul Efendi dan Hukemri. Sementara dari unsur Pemerintah daerah tampak hadir Asisten I, Syahdanur, SH, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran.
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadi pengurangan kewenangan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan menengah, dan menjadikannya sebagai kewenangan daerah provinsi.
Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun dalam perkembangannya, ada beberapa permasalahan yang tidak terakomodir oleh Perda tersebut.
Dalam pembahasan tersebut Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini harus memuat muatan lokal nya, sehingga dengan disahkan Perda ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan.
Kehadiran Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini hendaknya dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan. Baik dalam memfasilitasi siswa dan mahasiswa yang memiliki kemampuan secara intelektual namun memiliki keterbatasan ekonomi.
“Kami berharap Perda ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk mengakomodir Program satu rumah satu sarjana. Jangan sampai harapan anak anak kita yang ingin kuliah dan mempunyai pendidikan tinggi, tidak tercapai terkendala dengan masalah ekonomi.” Jelas Hendra Saputra.
Sementara itu dalam pembahasan mengenai Ranperda tentang Pelestarian nilai budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang, Pemerintah Daerah melalui Asisten I menjelaskan arti penting pengajuan Ranperda ini adalah dalam rangka memperkuat kelembagaan adat yang merupakan benteng dari kebudayaan daerah.
Hubungan kerja Lembaga Adat dengan Pemerintah Kota bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Dalam pembahasan tersebut diharapkan dengan adanya Perda ini memperjelas fungsi dan kewenangan Lembaga Adat dalam bidang adat dan budaya. (HmsDprd)