Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang dalam rangka penyampaian Nota Keuangan Walikota terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang dalam rangka penyampaian Nota Keuangan Walikota terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 dan Nota Penjelasan terhadap 3 (tiga) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2021, Senin (20/9) dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md.
Usai disepakati Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 10 September 2021 yang lalu, maka telah dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021.
Dalam sambutannya Walikota bersyukur atas rampungnya Rancangan Perubahan APBD TA 2021, ”Dengan segala keterbatasan waktu, alhamdulillah semua dapat dituntaskan. Ini merupakan tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari tekad dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan”, tambah Walikota Fadly Amran.
Selanjutnya Nota Penjelasan terhadap 3 (tiga) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2021 disampaikan oleh Drs. Asrul. Ranperda tersebut tentang:
1. Cadangan Pangan;
2. Pembangunan Kepemudaan; dan
3. Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat.
Cadangan pangan dapat dijadikan instrumen untuk stabilisasi harga, khususnya untuk mengatasi pola pangan musiman, Banyaknya kejadian darurat, sehingga memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana.
Untuk Ranperda tentang Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk
melalui pembangunan kepemudaan, pemuda mampu berpartisipasi dan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.
Pengembangan Potensi Kepemudaan meliputi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
Terkait Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dilakukannya penyertaan modal tersebut, maka daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Dalam Nota penjelasan yang disampaikan Wawako Drs. Asrul menyatakan bahwa tambahan penyertaan modal ke PT. BPD Sumbar adalah pilihan investasi yang baik, mengingat dividen yang dihasilkan dari investasi ini sangat tinggi bagi banyak investor, dan sulit ditandingi oleh pilihan investasi lainnya. Disamping manfaat finansial, akan memberikan kesempatan kepada PT BPD Sumbar, untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada gilirannya nanti akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah.
Rencana pemerintah daerah melakukan penambahan modal sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang anggarannya bersumber dari APBD, yang dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemda berharap kiranya DPRD berkenan membahasnya melalui tahap-tahap pembahasan bersama Pemerintah Daerah untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Rangkaian rapat diakhiri dengan Penyerahan secara resmi Nota Keuangan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 dan Nota Penjelasan terhadap 3 (tiga) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2021.
Diagendakan, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Ranperda tersebut akan digelar Selasa, 21 September 2021.