Tindak lanjut Evaluasi Gubernur, DPRD Rapat bersama Pemerintah Daerah

Padang Panjang,- Dengan telah disampaikannya evaluasi Gubernur Sumatera Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020, DPRD Kota Padang Panjang gelar rapat bersama Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (26/7).
Bertempat diruang sidang utama DPRD Kota Padang Panjang, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Yulius Kaisar. Tampak hadir Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah, A. Md, Wakil Walikota Padang Panjang Drs. Asrul, Wakil Ketua DPRD Imbral, SE, Anggota Banggar DPRD Kota Padang Panjang, Sekda Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra AP, M.Si beserta jajaran.
Badan Anggaran dan TAPD secara bersama-sama telah melakukan pembahasan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranperwako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.
Hasil pembahasan tersebut akan diperbaiki kembali oleh TAPD berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-525-2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang hasil evalusi Gubernur Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penjabaran Pertanggungjwaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.
Hasil pembahasan evaluasi tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor : 06 tahun 2021 tentang Persetujuan terhadap Hasil Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD tahun 2020 dan Ranperda Walikota Padang Panjang tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2020 dan Berita Acara antara DPRD Kota PP dengan Pemerintah Kota PP Nomor : 176/06/DPRD-PP/VII/2020 dan nomor 900/19/BPKD-PP/VII/2021 tentang pembahasan hasil evaluasi Gubernur Sumbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penjabaran Pertanggungjwaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.
Sebelum ditandatangani oleh Wawako dan Pimpinan DPRD terlebih dahulu dibacakan oleh Sekretaris DPRD dan dimintakan persetujuan Anggota Banggar.
Hasil pembahasan Evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada Pemko untuk ditetapkan menjadi Perda dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
Ketua DPRD menyampaikan bahwa DPRD telah menyurati Walikota untuk segera menyampaikan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan Rancangan KUPA tahun 2021 untuk dibahas lebih lanjut oleh DPRD/ Banggar dan TAPD.