Tugas & Fungsi

[vc_row full_width=”stretch_row” typography_style=”white” bg_style=”stretch” style=”light” css=”.vc_custom_1489882640009{padding-top: 170px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://dprd.padangpanjang.go.id/wp-content/uploads/2015/01/121n.jpg?id=83) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column]

TUGAS & FUNGSI

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”SEKRETARIS” tab_id=”1564645437642-0c4f5422-9e93″]

SEKRETARIS

[vc_column_text](1) Sekretariat dikepalai oleh sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan inspektorat .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan b.Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, pengawasan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
c.Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
d.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

(3) Uraian tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a.Mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup inspektorat;
b.Merencanakan operasional sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan kehumasan dan kerumahtanggaan dilingkungan dinas;
d.Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporandari setiap Kadis pembantu;
f.mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada inspektorat;
g.membagi jumlah seluruh pelaksanaan pada inspektorat untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuaikebutuhan dan keahlian;
h.mengalisa kebutuhan, memeliharara mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
i.membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j.mengkoordinasikan penyusunan dan menyelenggarakansistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
k.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan lain; dan
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dugas dan fungsinya.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KABAG UMUM DAN KEUANGAN” tab_id=”1564645441838-ae109aca-bc46″]

KABAG UMUM DAN KEUANGAN

[vc_column_text]
  • Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
    1. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
    2. pengelolaan program administrasi keuangan.
    3. pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
    4. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; daN
    5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
  • Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    1. merencanakan operasional di lingkup Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan program kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
    3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
    6. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
    7. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
    8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    9. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN” tab_id=”1564645453538-a5062fdd-d950″]

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

[vc_column_text]
  • Sub Bagian Umum yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
    • Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
  1. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  2. pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum.
  3. penatausahaan barang milik daerah; daN
  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
  • Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum sesuai dengan program kerja Bagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum;
  3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Sekretariat DPRD;
  6. menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Sekretariat DPRD;
  7. memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
  8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
  9. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN” tab_id=”1564645454539-5df7d573-2a51″]

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

[vc_column_text]
  • Sub Bagian Program dan Keuangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Sekretariat
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
    • Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  1. penatausahaan keuangan;
  2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
  • Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan program kerja Bagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Program dan Keuangan ;
  3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan Sekretarait DPRD

6. menyusun dan memproses perencanaan sesuai dengan program kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

7. melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;

8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan

9. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN” tab_id=”1564645456014-a5f8af3f-187a”]

KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

[vc_column_text]Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dikepalai oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan menyiapkan persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, pembuatan risalah, menyiapkan produk hukum DPRD, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan, serta mengklarifikasi permasalahan- permasalahan yang timbul untuk pembahasan alat kelengkapan DPRD, yang akan disampaikan kepada DPRD melalui Sekretaris

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
    1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembentukan peraturan daerah
    2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rapat dan persidangan;
    3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan; dan
    4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
  • Uraian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    1. merencanakan operasional di Bidang Persidangan dan Perundang-undangan berdasarkan program kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. membagi tugas kepada bawahan di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
    3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
    6. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Sub Bagian Kajian Perundang-undangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan
    7. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
    8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    9. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN” tab_id=”1628159143634-fa2ffee9-d5c5″][vc_column_text]Sub Bagian Kajian Perundang-undangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dalam mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, pengumpulan peraturan perundang-undangan serta mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan daerah, menelaah dan mengevaluasi penerapannya kepada

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
    • Sub Bagian Kajian Perundang-undangan memiliki fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan kajian perundang- undangan;
  2. penyiapan bahan penyusunan naskah akademik dan analis produk penyusunan perundang-undangan;
  3. pengumpulan dan pengolahan data perundang-undangan pada Sub Bagian Kajian Perundang-undangan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

 

  • Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  1. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Kajian Perundang- undangan berdasarkan program kerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
  3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kajian Perundang-undangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kajian Perundang-undangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan analisa kesesuaian target dengan realisasi pekerjaan;
  5. menghimpun dan melaksanakan penyusunan bahan kajian perundang-undangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penetapan produk hukum yang akurat;
  6. menyusun bahan analis produk penyusunan perundang- undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan produk hukum daerah;
  7. merancang dan mengumpulkan bahan pembahasan peraturan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pembahasan peraturan daerah;
  8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Kajian Perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  10. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Kajian Perundang- undangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KASUBAG PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI” tab_id=”1628159573148-be3c2c6c-00eb”][vc_column_text]Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan menyiapkan persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, pembuatan risalah, menyiapkan produk hukum DPRD, hubungan masyarakat dan keprotokolan untuk alat kelengkapan DPRD, yang akan disampaikan kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD.

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
    • sub bagian persidangan, risalah dan publikasi memiliki fungsi :
  1. merencanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
  2. penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  3. penyiapan materi/bahan rapat DPRD;
  4. penyiapan bahan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  • Uraian tugas Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  1. merencanakan kegiatan pada sub bagian persidangan, risalah dan publikasi berdasarkan program kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi;
  3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan analisa kesesuaian target dengan realisasi pekerjaan;
  5. menyusun dan menyiapkan bahan rapat dan persidangan DPRD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka fasilitasi persidangan DPRD;
  6. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan persidangan DPRD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  7. menyusun, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  10. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KABAG FASILITASI PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN” tab_id=”1628159796972-5ce31b53-e6ee”][vc_column_text]
  • Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang dikepalai oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :
    1. penyusunan kebijakan         teknis        dan       penyelenggaraan program fasilitasi penganggaran;
    2. penyusunan kebijakan         teknis        dan       penyelenggaraan program fasilitasi pengawasan;
    3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
  • Uraian tugas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    1. merencanakan operasional di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berdasarkan program kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. membagi tugas kepada bawahan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
    3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
    6. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
    7. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
    8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
    9. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KASUBAG FASILITASI PENGANGGARAN” tab_id=”1628159949394-e3cb9960-6123″][vc_column_text]
  • Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran pemerintahan daerah.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran memiliki fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi penganggaran;
    2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja                        Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan
    3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
  • Uraian tugas Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    1. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran berdasarkan program kerja Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
    3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. merencanakan dan menyusun bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan anggaran daerah;
    6. menyiapkan dan melaksanakan pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengukuran kinerja pemerintahan daerah;
    7. menyiapkan dan menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pembahasan penyusunan anggaran daerah;
    8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
    9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
    10. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KASUBAG FASILITASI PENGANGGARAN” tab_id=”1628160097442-21c4fc26-2804″][vc_column_text]
  • Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pemerintahan daerah.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan memiliki fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi pengawasan;
    2. penyusunan dan  pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
    3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
  • Uraian Tugas Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    1. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan berdasarkan program kerja Bagian Penganggaran dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
    3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5. menyusun dan menyiapkan bahan pembahasan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemantauan pelaksanaan pembangunan;
    6. menyusun dan menganalisis bahan penegakan kode etik DPRD berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
    7. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penjaringan aspirasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pengawasan;
    8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
    9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan d lingkup sub bagian fasilitasi pengawasan sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
    10. melaporkan hasil kegiatan sub bagian fasilitasi pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]