Walikota dan Wakil Walikota sampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD TA 2021 dan 7 Ranperda Tahun 2020

Walikota sampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota RAPBD 2021 dan 7 buah Ranperda
Padang panjang, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar beragendakan penyampaian nota jawaban Walikota Padang Panjang atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Walikota terhadap Ranperda tentang APBD 2021 dan 7 buah Ranperda Tahun 2020.
Nota jawaban atas Pemandangan umum Fraksi DPRD atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan oleh Walikota Fadhly Amran, BBA. Datuak Paduko Malano. Dijelaskan bahwa kegiatan prioritas dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :
1. Pengadaan tanah sport center
2. Tuan rumah penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2021.
3. Rumah Wirausaha
4. Pengembangan Koperasi Syariah
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat
6. PSC 119
7. Dokter warga
8. Rumah Healing
9. Kota Sayang Lansia dan Disabilitas
10. Beasiswa bagi masyarakat miskin dan berprestasi
11. Smart Teacher
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pusat.
Pemerintah Daerah telah berkomunikasi aktif dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait untuk dapat memaksimalkan Dana Transfer ke daerah khususnya DAK dan DID.
Menyangkut peruntukan dana DID, untuk tahun 2021 DID Kota Padang Panjang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan seperti penyediaan asuransi kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang, Kegiatan PSC 119, penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
Perihal kejelasan program satu sampai tiga milyar yang ada pada masing masing kelurahan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran rata-rata diatas 1 milyar untuk seluruh kelurahan yang digunakan untuk pembangunan fisik antara lain rehab jalan setapak, pembenahan drainase dan lain-lain, kegiatan non fisik digunakan untuk pelaksanaan beberapa jenis pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing kelurahan. Namun Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dilakukan penyesuaian anggaran termasuk anggaran program SATIMISAKE, sehingga kegiatannya dialihkan untuk pembuatan washtafel, penyediaan APD, disinfektan dan pembelian becak motor.
Penanganan dampak ekonomi juga telah dilakukan seperti pemberian stimulus pajak dan pemberian bantuan permodalan bagi UMKM, melakukan berkomunikasi dengan pihak perbankan dalam rangka pemberian keringanan pembayaran dan penyaluran kredit lunak kepada masyarakat.
Untuk dapat mencapai target penerimaan pajak dan retribusi pada tahun 2021, pemungutan penerimaan daerah secara non tunai akan semakin digalakkan di tahun 2021 dengan memperluas kerjasama pemungutan dengan pihak ketiga seperti dengan Go-Pay, Bank Nagari, Bank BRI dan Bank BNI.
Selanjutnya, Pertokoan Pasar Usang sudah terinventarisir dan mendatangkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah dari retribusi pertokoan sebanyak 203 petak. Sedangkan pertokoan jalan Imam Bonjol merupakan bangunan non inpres yaitu pertokoan yang dibangun oleh pedagang diatas tanah milik Pemerintah Daerah sudah terinventarisir dan mendatangkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa persil tanah sebanyak 20 petak.
“ Kami mengapresiasi saran untuk menciptakan Pasar Sayur dan Peternakan yang baru di lokasi pasar sayur lama pasar pusat dan mengembalikan Pasar Kuliner ke Area Simpang Empat Pasar Pusat Padang Panjang serta mendekatkan terminal Angkutan Pedesaan ke area Pasar Pusat Padang Panjang perlu kiranya dikaji secara mendalam dari segala aspek, sehingga kebijakan yang diambil nantinya lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak” ungkap walikota.
“catatan penting lainnya yang disampaikan akan menjadi perhatian kami, termasuk kajian tentang masih satu Lokasinya SDN 11 Ekor Lubuk dan SMPN 3 Padang Panjang” tambah Walikota.
Menyikapi Pemandangan umum Fraksi terkait 7 buah Ranperda tahun 2020, Wakil Walikota Drs. Asrul menjelaskan bahwa proses penyusunan ranperda ini sudah melalui pengkajian yang mendalam, melibatkan unsur perguruan tinggi, tokoh adat dan stakeholders lainnya dan juga telah melalui proses harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.
Namun jika masih ada hal-hal yang belum jelas ataupun masih terdapat kekurangannya, maka dapat dibahas lebih mendalam pada rapat kerja berikutnya.