Walikota sampaikan Nota jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang

Walikota sampaikan Nota jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2021 dan 3 (tiga) buah Ranperda Th 2021, Rabu (22/9) di ruang rapat DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md.
Menjawab Pandangan Umum Fraksi terkait Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2021, untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dimasa pandemi ini, Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyampaikan pada tahun ini bidang pendapatan pada BPKD akan memasuki tahapan penindakan terhadap wajib pajak daerah yang tidak juga memenuhi kewajibannya dan telah bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Namun demikian diakui bahwa kami tetap butuh dukungan dari semua pihak termasuk DPRD mengingat masih terdapat wajib pajak daerah dengan potensi besar yang masih tidak mau memungut dan menyetorkan pajak daerah yang sudah menjadi kewajibannya.” Tambah Walikota.
Pada Perubahan APBD ini pada umumnya kegiatan yang dilakukan hanyalah penyesuaian-penyesuaian belanja yang bersifat rutin, tidak ada penambahan kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang.
Untuk jawaban atas tanggapan fraksi terkait Ranperda tentang Cadangan Pangan Walikota menjelaskan dalam terwujudnya realisasi pembangunan daerah dibidang penyelenggaraan cadangan pangan, dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan pembelian pangan pokok yang dihasilkan oleh masyarakat mitra kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama.
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMN atau BUMD yang harus memenuhi syarat seperti memiliki sarana pergudangan sesuai standar, memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan, memenuhi standar pengamanan kualitas pangan serta memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam pendistribusian. Pemerintah Daerah melalui OPD terkait, siap untuk menjalankan Perda ini.
Menjawab Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pembangunan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sebelum pengusulan Ranperda tersebut ke DPRD Kota Padang Panjang, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sudah melakukan uji publik terhadap rancangan Perda Pembangunan Kepemudaan ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember 2020.
“Ranperda menjadi salah satu bentuk regulasi yang mengatur tata kelola organisasi kepemudaan yang jelas” jelas Wakil Walikota Drs. Asrul.
Terkait Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
terkait Corporate Social Responsibility (CSR), Bank Nagari secara rutin telah menyalurkan CSR pada berbagai sektor di Kota Padang Panjang diantaranya CSR Rutin bidang pendidikan dimana pada tahun ini disalurkan sebanyak Rp 110.000.000,00, penanggulangan COVID-19 disalurkan ke beberapa PAUD di Kota Padang Panjang, LPM dan Organisasi Kepemudaan serta untuk pojok baca dalam mendukung program literasi.
Soal prosedur penyaluran kredit, tentunya Bank Nagari akan melaksanakannya dengan berpedoman kepada peraturan perbankan yang berlaku” tambah Walikota. masukan dan saran dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu pertimbangan dari Bank Nagari dalam menyalurkan CSR di Kota Padang Panjang. Dengan adanya sinergitas tersebut dapat menjadikan penyaluran CSR Bank Nagari tepat sasaran dan terhindar dari ketimpangan sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Fraksi.
“Dapat kami jelaskan bahwa hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan pembentukan Ranperda ini, mudah-mudahan harapan ini dapat kita wujudkan secara bersama” tutup Wawako.
Pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan melalui Panitia Khusus (Pansus) dengan OPD terkait Minggu mendatang.